Bupati Ponorogo Tolak Kenaikan Harga BBM
Dalam nota kesepahaman yang disusun mahasiswa itu, tercantum dua poin kesepakatan, antara lain penolakan kenaikan harga BBM dan tuntutan agar pemerintah pusat meninjau ulang kontrak kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas (migas) asing yang berinvestasi di Indonesia.
Amin tak memberikan pernyataan terkait tanda tangan yang dibubuhkan. Ia hanya mengimbau mahasiswa damai dalam menyampaikan aspirasi. “Pokoknya aspirasi disampaikan dengan baik,” katanya singkat lantas masuk kembali ke kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bersama Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsih, Amin sempat menemui sekitar 150 mahasiswa dari tujuh kampus yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ponorogo (Gemapo). Yuni menolak jika tanda tangan yang dibubuhkan bupati itu dianggap sebagai wujud pembangkangan pada kebijakan pemerintah pusat. “Kami dipilih rakyat. Kalau keputusan pemerintah pusat tidak prorakyat, kami turut menolak,” kata Wakil Bupati yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Ponorogo ini.
Sikap yang sama dilakukan Ketua DPRD Ponorogo Agus Widodo. “Sebagaimana sikap PDI Perjuangan di pusat sampai daerah, saya juga menolak kenaikan harga BBM,” ujar politikus PDI Perjuangan Ponorogo ini seusai membubuhkan tanda tangan di halaman gedung DPRD setempat.
Sekitar 150 mahasiswa dari tujuh kampus di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ponorogo (Gemapo) berdemonstrasi menolak rencana kenaikan harga BBM. Saat di halaman gedung DPRD, mahasiswa nekat berupaya menurunkan bendera Merah Putih dari tiang bendera. Salah seorang mahasiswa nekat memanjat tiang bendera. Mahasiswa beralasan akan mengganti bendera Merah Putih yang sudah tampak lusuh dengan bendera yang mereka bawa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar